MENJAWAB TUDUHAN-TUDUHAN TERHADAP AKSI-AKSI UMAT ISLAM (HUKUM DEMONSTRASI ATAU AKSI DAMAI)

MENJAWAB TUDUHAN-TUDUHAN TERHADAP AKSI-AKSI UMAT ISLAM (HUKUM DEMONSTRASI ATAU AKSI DAMAI)

Mayoritas umat Islam membolehkan bahkan sudah terbiasa mengadakan aksi-aksi turun ke jalan dalam rangka untuk menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan nasehat, menuntut sesuatu, membela Islam, Al-Quran, syiar Islam atau membela hak-hak umat Islam yang diabaikan. Namun di sana ada juga sebagian kecil umat Islam yang mengharamkan secara mutlak aksi-aksi tersebut. Tuduhan demi tuduhan pun selalu mereka lontarkan untuk mengkritik umat Islam yang melakukan aksi-aksi tersebut. Maka dalam kesempatan kali ini, kami ingin menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak yang mengharamkan aksi-aksi umat Islam. Berikut poin-poin yang kami sampaikan:

1. Mereka mengatakan “Aksi-aksi yang dilakukan oleh aktivis atau umat Islam adalah demonstrasi dan semua bentuk aksi tersebut memiliki satu hukum yaitu haram. Apapun namanya dan apapun tujuannya”.

Jawaban:

Kami mengatakan bahwa aksi-aksi turun ke jalan memang umumnya disebut demonstrasi, akan tetapi aksi tersebut bisa memiliki nama tersendiri sesuai tujuan yang akan dicapainya atau apa yang akan diperjuangkan. Maka dari sini kami katakan bahwa tidak selamanya aksi turun ke jalan dinamakan demonstrasi yang memiliki satu hukum yaitu haram secara mutlak dengan bentuk dan tujuan apapun aksi tersebut.

Padahal di sana ada istilah lain seperti unjuk rasa, aksi damai, aksi protes, reuni akbar, halal bi halal, aksi bela islam, aksi turun ke jalan, amar ma’ruf nahi mungkar, aksi kedaulatan rakyat, aksi menolak aliran sesat, people power, aksi solidaritas, aksi menuntuk keadilan, aksi menolak kezaliman, aksi bela ulama dan tokoh dan beragam nama lainnya. Bahkan kami sempat mendengar salah seorang ustadz ketika berbicara tentang people power, ia tidak mau menyebut people power tetapi menyebutnya “nangkep maling bareng-bareng.

Dan kami juga mengatakan bahwa hukum asal aksi-aksi semacam ini adalah boleh bahkan bisa bernilai baik dan berpahala karena menjadi bagian dari sarana untuk mencapai sebuah maslahat besar bagi agama dan umat Islam. Terkadang juga bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar atau untuk menolak sebuah kezaliman.

Kesimpulannya, menyama ratakan dalam nama dan hukum terhadap aksi-aksi tersebut tidak bisa diterima. Apa mungkin kita akan menghukumi aksi menolak kenaikan BBM dan sembako atau aksi menuntut kenaikan gaji buruh sama hukumnya dengan aksi menolak acara-acara yang diadakan aliran sesat dan terlarang di Indonesia seperti komunis dan syiah? atau menyamakan dengan aksi menuntut diadilinya penghina Al-Quran atau penghina Rasulullah? Tentunya tidak sama, akan tetapi masing-masing memiliki bobot hukum atau pahala yang berbeda. Dalam realitanya, dilaksanakannya aksi-aksi tersebut tentu memiliki beragam tujuan dan bentuk misalnya ada aksi tolak BBM, ada aksi meminta kenaikan gaji, ada aksi penolakan lokalisasi, ada aksi menolak penggusuran lahan milik warga, ada aksi menolak pembangunan tempat ibadah orang kafir, ada aksi menuntuk diadili penista agama dan beragam aksi lainnya. Bahkan khususnya bagi aktivis Islam itu tidak dalam semua hal atau perkara pasti melakukan aksi, misalnya aktivis Islam tidak aksi ketika kenaikan BBM atau harga sembako, sehingga aktivis Islam melakukan aksi tidak semata demi urusan dunia tetapi mengadakan aksi-aksinya hanya yang bermuatan membela islam atau ahlus sunnah, membela Al-quran atau Nabi, menolak kemungkaran atau untuk mencapai maslahat besar umat Islam.

2. Mereka mengatakan” Aksi-aksi umat Islam adalah bentuk tasyabbuh dengan orang kafir (menyerupai orang kafir). Karena demo berasal dari orang kafir atau tradisi orang kafir”.

Jawaban:

Kami katakan, sejak kapan demo adalah tradisi orang kafir? sejak kapan demo menjadi kekhususan orang kafir? Bukankah demo itu isinya mengungkapkan suatu pendapat atau menuntut hak yang terabaikan atau menghilangkan kezaliman atau kemungkaran. Apakah mengungkapkan pendapat atau menuntut hak yang terabaikan atau menolak kemungkaran adalah tradisi orang kafir? Di suatu negara yang bersistem demokrasi, demo itu dilindungi undang-undang. Bisa di bahasakan “dilindungi atau diizinkan oleh ulil amri (bagi yang menganggap kepala negara adalah ulil amri yang sah secara Islam)”.

Demo atau terkadang distilahkan dengan istilah lain sesuai tujuan yang dicapai seperti aksi damai atau aksi bela Islam atau amar ma’ruf nahi mungkar adalah menjadi sarana bagi umat Islam untuk membela agama Islam atau menolak kemungkaran seperti menolak lokalisasi, menolak kegiatan aliran sesat atau menolak pembangunan tempat ibadah orang kafir di pemukiman orang islam, menuntut penghina Al-Quran atau Rasulullah. Bukankah perbuatan ini diperintahkan? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَانِ

“Barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, maka jika ia tidak mampu dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim)

Demo atau aksi juga sebagai sarana untuk menasehati penguasa yang zalim dan semena-mena disaat nasehat secara empat mata atau secara tulisan tidak dihiraukan. Bukankah perbuatan ini dianjurkan?

Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud).

Orang yang melarang demo di negara demokrasi ibarat orang melarang memancing ikan di kolam ikan. Selama negara bersistem demokrasi maka demo pasti ada, karena dalam negara demokrasi demo bagian dari demokrasi dan dilindungi undang-undang. Jika ingin demo itu hilang dari negara ini maka ganti sistemnya menjadi sistem khilafah Islamiyah, maka tidak akan ada yang menentang sistem ini atau pemimpin yang sah secara syari. Ibarat tadi, jika ingin orang-orang itu meninggalkan memancing ikan maka kolam ikan tersebut rubahlah menjadi warung makan.

Tentang tuduhan demo adalah menyerupai orang kafir atau produk orang kafir, ini tentu tidak bisa ditetima. Okelah misalnya tuduhan itu kami benarkan, apa iya demo tidak diperbolehkan secara mutlak? atau seharusnya diperbolehkan karena darurat? seperti demo menuntut dihukumnya para penista Islam? Wong yang namanya bank-bank konvensional yang jelas-jelas menerapkan sistem riba yang jelas-jelas merupakan sistem dari orang kafir saja masih banyak menggunakannya dengan alasan darurat seperti untuk berdagang, menyimpan uang khawatir pencurian, yayasan, sosial dan lain sebagainya. Bahkan yang mengharamkan demo pun juga ikut menggunakan bank tersebut padahal sistem riba itu dari orang kafir. Lalu kenapa demo diharamkan secara mutlak? sedangkan demo bisa sebagai saranq untuk amar ma’ruf nahi mungkar, membela syariat Islam atau Al-Quran atau mencegah aliran sesat. Silahkan direnungkan..!!

3. Mereka mengatakan “Jika ingin menasehati penguasa harus melalui tatap muka, tidak boleh di tempat terbuka karena ini menyelisi kaedah dalam menasehati orang”.

Jawaban:

Kami dan mereka mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin di zaman dahulu terutama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sangatlah peduli dan dekat dengan rakyatnya serta dizamannya menerapkan sistem Islam. Mereka pemimpin yang amanah, taat, jujur dan begitu antusias dalam mendengar semua aduan atau cepat tanggap terhadap problematika yang menimpa rakyat. Setiap ada yang ingin mengadukan sesuatu, begitu mudahnya mereka menemui para pemimpin dan para peminpin saat itu pun membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapa saja yang ingin bertemu dan menyampaikan perkara-perkara yang perlu disampaikan. Pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin negeri saat ini seperti itu? Bukankah kalian pernah mendengar atau mengetahui ada seorang penguasa di negeri ini yang ketika ingin ditemui para utusan dari ummat Islam justru menghindar? enggan menemuinya?

Selanjutnya ketika kita bicara tentang bab menasehati orang lain, kami sepakat bahwa hukum asal menasehati orang adalah dengan rahasia dan bertatap muka. Inipun sudah maklum bagi para aktivis Islam. Mereka yang menolak demo atau aksi juga harus mengetahui bahwa setiap aktivis Islam yang ingin mengadakan aksi atau demo itu sebelumnya sudah mengirim surat atau nasehat kepada para penguasa secara pribadi. Jadi para aktivis sebelum aksi, misalnya mendemo acara-acara yang diadakan oleh aliran sesat atau sebelum mendemo pembangunan ibadah nonmuslim di pemukiman umat Islam atau sebelum demo menuntut diadili penista agama atau sebelum demo memuntut lokalisasi ditutup atau sebelum demo menuntut keadilan dan dibebaskannya para aktivis Islam atau ulama yang dikriminalisi, para aktivis telah mengirim utusan atau surat.

Akan tetapi ketika permintaan atau tuntutan tidak diindahkan atau dikabulkan barulah para aktivis dan umat Islam turun untuk aksi.

Menasehati penguasa secara terbuka itu dilakukan tentunya disebabkan karena nasehat kepada penguasa secara pribadi atau tatap muka tidak diindahkan.

Sehingga kesimpulannya bahwa menasehati penguasa secara terbuka atau beramai-ramai adalah jalan kedua dan ini sesuatu yang boleh saja dan tidak dilarang ketika memang nasehat secara pribadi tidak diindahkan. Dan harus diketahui juga bahwa kasus semacam ini sudah pernah terjadi di zaman para ulama salaf. Sehingga ucapan yang mengatakan bahwa menasehati penguasa secara terbuka di zaman salaf tidak pernah ada adalah ucapan yang keliru.

Wahib bin Al-Ward berkata: “(Rombongan) Bani Marwan pernah berkumpul di depan pintu khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kemudian mereka berkata kepada Abdul Malik yaitu anaknya, katakan kepada ayahmu, sesungguhnya para khalifah sebelum dia memberi jatah kepada kami dan mereka menetapkan posisi kami. Ayahmu menahan untuk kami apa yang ada di tangannya, kemudian Abdul Malik masuk menemui ayahnya dan menyampaikan pesan itu. Abdul Malik berkata kepada mereka, sesungguhnya ayahku berkata, aku takut mendapatkan siksa yang pedih apabila aku berbuat maksiat kepada Tuhanku. ” (Lihat Tarikh Khulafa’ Karya Imam As-Suyuti Asy-Syafii dalam biografi khalifah Umar bin Abdul Aziz)

Imam An-Nawawi Asy-Syafii rahimahullah ketika menjelaskan sebuah hadis dalam kitabnya syarah shahih muslim dalam bab “Balasan bagi orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya dan memerintahkan orang lain agar tidak berbuat buruk tetapi dia melakukannya”, yaitu hadis shahih yang tercantum dalam kitab shahih muslim no. 2.989, beliau rahimahullah mengatakan:

قوله (أفتتح أمرا لاأحب أن أكون أول من افتتحه) يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء فى الملأ كما جرى لقتله عثمان رضى الله عنه وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله اذا أمكن ذلك فان لم يمكن الوعظ سرا والانكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق

Perkataannya “Aku tidak akan membuka perkara (fitnah) di mana aku tidak menyukai sekiranya aku adalah orang pertama yang membukanya,” maknanya adalah, “Secara terang-terangan dalam menasihati penguasa di hadapan khalayak ramai, sebagaimana pernah terjadi kepada para pembunuh Utsman radhiyallahu ‘anhu. Dalam hadis ini terdapat adab terhadap penguasa, berlemah-lembut terhadap mereka, menasihati mereka secara rahasia dan menyampaikan perkataan manusia tentang mereka supaya mereka berhenti dari kemungkaran tersebut. Ini semua dilakukan sekiranya memungkinkan (mampu), tetapi sekiranya tidak mampu untuk menasihati dan mencegah kemungkaran penguasa secara rahasia, maka hendaklah seseorang melakukannya juga secara terang-terangan atau terbuka supaya kebenaran itu tidak diabaikan.” [Lihat Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi Pustaka Darul Iman Al-Azhar Mesir Halaman 271]

Menasehati secara terbuka bukan berarti mengumbar aibnya di khalayak ramai, mencacinya, menghujatnya atau menzaliminya akan tetapi tetap memperhatikan adab-adab Islam. Jika misalnya ada kelompok yang demo lalu mencaci penguasa, bukan berarti dijadikan dalil untuk menghukumi semua aktivis atau orang yang demo secara rata, karena banyak sekali aktivis Islam melakukan aksi tetapi hanya menyampaikan pendapat atau menuntut hak tanpa melakukan caci maki atau provokasi atau melakukan kerusakan.

Jadi, menasehati penguasa itu tidak hanya dilakukan secara tertutup saja akan tetapi ada kalanya dilakukan secara terbuka sebagaimana penjelasan di atas.

4. Mereka mengatakan “Demo banyak mudhorot atau kerusakan” seperti campur baur lelaki dan perempuan, membuat kerusuhan, dan banyak sampah berserakan.

Jawaban:

Kembali lagi dalam bahasan tadi, jika mereka menyama ratakan dalam penamaan dan hukum semua bentuk aksi atau demo tersebut maka mereka pasti akan berasumsi dan menyimpulkan seperti itu, yaitu semua aksi atau demo pasti membawa mudhorot dan kerusakan.

Kami katakan bahwa, tidak semua demo mengandung kerusakan seperti yang mereka sangka. Demo mahasiswa atau buruh tentu berbeda dengan demo para aktivis Islam atau tokoh Islam. Apa mereka tidak pernah melihat dan mendengar bagaimana jalannya aksi-aksi menuntut diadilinya penista agama atau aksi penolakan terhadap aliran sesat? Apakah pasti ada yang melakukan kerusakan? atau pasti melakukan pemukulan? Apakah pasti ada yang membakar ban? melempar batu ke aparat? Apakah pasti ada yang melakukan provokasi? Apakah pasti sampah berserakan setelah aksi? Apakah pasti ada kerusuhan? Ingatlah, kalaupun ternyata ada kerusuhan, mereka harus mengetahui bahwa awal kerusuhan atau kekeributan itu bukan di mulai dari para aktivis Islam akan tetapi ulah para penyusup atau orang bayaran yang sengaja ingin merusak suasana. Dan hal semacam ini sudah maklum diantara kami.

Kalaupun ada media yang meliput bahwa telah terjadi kerusuhan atau sampah berceceran maka seharusnya mereka jangan terlalu polos sehingga begitu mudah percaya dengan media tersebut, yang menjadi masalah terkadang mereka-mereka yang mengharamkan demo lantaran dari awalnya sudah benci kepada aktivis Islam, juga karena keluguannya ditambah lagi ketidak hadirannya secara langsung dalam aksi tersebut membuatnya begitu percaya terhadap media-media mainstream tersebut, mereka tanpa berfikir jernih terlebih dahulu, siapa pencetus kurusuhan atau di lokasi mana media meliput adanya kerusuhan atau saat kapan media menyoroti sampah yang berceceran, jangan-jangan sengaja mengambil vidio atau foto saat sampah belum dibersihkan oleh tim khusus lalu ia beritakan sesuai dengan seleranya.

Masalah tuduhan bahwa aksi atau demo itu pasti campur baur lelaki dan perempuan inipun tidak benar, karena tidak bisa disama ratakan untuk semua momentum aksi aktivis Islam. Khusus aktivis Islam, bahwa tidak semua aksi-aksi aktivis Islam melibatkan perempuan. Aktivis Islam juga tahu betul hukum menyengaja campur baur lelaki dan perempuan, sehingga kalaupun ada aksi yang melibatkan lelaki dan perempuan pasti sudah dikondisikan atau diberikan tempat atau barisan yang berbeda.

Namun memang terkadang agak sulit memisahkan secara total apabila peserta sangat banyak misalnya ratusan ribu atau jutaan orang. Artinya apabila terjadi seperti ini, adalah efek dari banyaknya peserta bukanlah unsur kesengajaan yang diniatkan dari awal. Kasus ini layaknya orang naik kendaraan umum, niat awalnya ia pasti tidak untuk berdesakan atau campur baur dengan bukan mahram akan tetapi sering sekali kendaraan umum itu penuh, mau tidak mau dia akan berdesakan dan campur baur, contoh lain saat seseorang ada di pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat wisata. Walaupun diawal ia tidak niat berdesak-desakan, mendengarkan musik, melihat aurat akan tapi jika kondisi padat atau ramai mau tidak mau ia harus desak-desakan, jika ada musik ia mendengarnya, jika banyak wanita membuka aurat ia akan melihatnya dan banyak kasus lainnya. Artinya, seharusnya janganlah mereka menilai buruk aksi-aksi umat islam secara mutlak atau bahkan hanya mencari kesalahan-kesalahan atau buruknya saja dari aksi-aksi tersebut. Jika aksi tersebut mereka anggap haram secara mutlak karena campur baur lelaki perempuan mengapa mereka tidak fatwakan haramnya masuk pusat-pusat perbelanjaan, kendaraan umum dan tempat-tempat wisata secara mutlak? Sehingga mereka tidak menggunakan kaidah “HALAL BUAT GUE, HARAM BUAT LOE”.

Inilah poin-poin yang bisa kami tampilkan, kami cukupkan beberapa saja karena hal semacam ini jika kami jabarkan semuanya tentu akan menghasilkan tulisan dan pembahasan yang sangat panjang. Semoga bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya.

Akhukum fillah:

Abul Fata Murod, Lc

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *